Dinas Komunikasi dan Informatika

a.  Dasar Pembentukan

Peraturan Daerah Kabupaten Malaka No. 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka dan Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tujuan dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kominfo Kabupaten Malaka.

b.   Visi :

  1. Pusat Informasi, yaitu terwujudnya Diskominfo sebagai bagian Pemerintah Daerah yang dapat memberikan gambaran atau memberikan informasi kepada masyarakat, yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat akan mendapatkan gambaran/informasi secara utuh dari Pemerintah Daerah;
  2. Terpercaya, yaitu terwujudnya Diskominfo sebagai Dinas yang Transparan, dimana terdapat aliran informasi yang handal dan akurat dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh masyarakat ataupun siapa saja yang membutuhkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

c. Misi :

  1. Meningkatkan Sumber Daya manusia di bidang informasi dan pengembangan e-government di Kabupaten Malaka;
  2. Meningkatkan mutu pelayanan informasi melalui pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi;
  3. Meningkatkan akses informasi melalui pemberdayaan dan pengembangan multimedia dan media massa;
  4. Mendorong peran masyarakat dalam menciptakan masyarakat informasi yang terpercaya dan bermartabat;
  5. Membuka media center pada Diskominfo Kab. Malaka.

d. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

e.   Fungsi :

  1. Perumusan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta aplikasi informatika;
  2. Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta aplikasi informatika;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta aplikasi informatika;
  4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.